JAKARTAVIEW.ID – JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin Menilai bahwa peraturan daerah yang memaksakan siswa nonmuslim untuk mengenakan jilbab di sekolah adalah keliru, baik dari segi kenegaraan maupun keagamaan.
“Memaksakan aturan untuk non muslim memakai jilbab, itu dilihat dari aspek kenegaraan tidak tepat dan dari segi keagamaan juga tidak di benarkan,” ucap Wapres Ma’ruf Amin di acara Mata Najwa, Rabu (3/2) Malam.
Menurutnya, peggunaan jilbab merupakan pilihan individu dari umat islam sehingga hal itu tidak perlu diaturkan dalam suatu peraturan daerah (perda).
“Saya kira penggunaan jilbab itu tidak boleh diwajibkan, tidak boleh dilarang, artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orangtua murid mau bersikap seperti apa. Tentunya bagi mereka yang muslim, yang menurut pahamnya (jilbab) itu suatu kewajiban, maka dia juga akan menggunakan,” ucapnya.
Baca Juga: Presiden Erdogan Menyebutkan Mahasiswa Dengan Kata “Teroris”
Menggunakan jilbab, Ma’ruf Amin menjelaskan, semestinya tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu. Pemerintah juga memberi kebebasan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polri maupun TNI untuk menggunakan jilbab.
“Jadi tidak ada pemaksaan. Saya kira ini kedewasaan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara sehingga nanti tidak perlu ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, atau mengharuskannya, tegas Ma’ruf Amin.
Terkait dengan perda di kota Padang, Sumatera Barat, yang mewajidkan semua siswa termasuk nonmusli untuk memakai jilbab, Wapres mengatakan peraturan tersebut tidak tepat untuk diterapkan.
“Menurut saya, kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem negara kita, kecuali untuk Aceh yang memang Kekhususan dan diberikan kewenangan tertentu. saya kira perda (di Padang) itu kurang tepat untuk di terapkan, kalau menyangkut pemaksaan agama lain untuk menggunakan jilbab,” terangnya.
