Suarakan Kemerdekaan Papua Barat dan Mengaku Sebagai ‘Dubes’ ULMWP Diblokir Oleh PBB

Must Read

JAKARTAVIEW.ID, NEW YORK – Pria yang mengaku sebagai duta besar (dubes) dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diblokir saat hendak berpidato untuk Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat (UNPFII) di New York. Aksinya tersebut dibungkam saat mencoba menyuarakan kemerdekaan pada Papua  Barat .

Pria tersebut adalah John Anari. Dia merupakan pemimpin dari West Papua Liberation Organisation (WPLO) atau Organisasi Pembebasan Papua Barat dan mengaku sebagai seorang dubes pada ULMWP.

Dua tahun yang lalu, aksi serupanya pada forum yang sama juga diblokir.

BACA JUGA:



Selama enam tahun, John Anari telah mengimbau forum itu untuk mendorong wilayah Papua Barat untuk ditempatkan di Dewan Perwalian PBB.

Dia berbicara untuk dua kelompok yang digabungkan sebagai West Papua Indigenous Organisation (WPIO) atau Organisasi Pribumi Papua Barat ketika dia mencoba memberikan pidatonya di forum itu Kamis pekan lalu lalu.

“Saya yakin Papua Barat telah menjadi Wilayah Perwalian PBB sejak 1962 ketika Majelis Umum memberi wewenang kepada [PBB] dan pemerintahan Indonesia atas Papua Barat,” katanya yang hendak disampaikan dalam deklarasi singkatnya.

“Saya percaya ada kewajiban moral dan hukum untuk berita otorisasi, resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), untuk ditempatkan dalam agenda Dewan Perwalian PBB sehingga Dewan kemudian dapat meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pendapat penasihatnya tentang status yang tepat dari Papua Barat dalam kaitannya dengan Piagam PBB,” paparnya.

“Untuk memulihkan kesadaran PBB tentang kedaulatan dan hak asasi rakyat kami, untuk enam tahun saya telah meminta Forum Permanen [UNPFII] ini untuk menasihati Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa mereka dapat dan harus menempatkan agenda yang hilang dalam agenda Dewan Perwalian,” imbuh dia.

“Forum ini tidak hanya gagal menyampaikan permintaan kami, dua tahun lalu moderator berusaha menghentikan pengulangan permintaan kami. Tahun ini saya juga mengajukan petisi kepada Sekretaris Jenderal [PBB] untuk memasukkan berita tentang penaklukan Papua Barat oleh PBB dalam agenda Dewan Perwalian,” sambung dia.

“Jika forum ini tidak akan menyampaikan permintaan kami, saya meminta Anda untuk menjelaskan kepada media berita internasional mengapa forum ini belum memberi tahu Dewan Ekonomi dan Sosial tentang resolusi Sidang Umum 1752 di mana Papua Barat masih menderita administrasi dan penjarahan asing,” katanya.

Petisi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Seorang komentator terkait dengan urusan Papua Barat, Andrew Johnson, menulis: “Dibungkam lagi!!! John diizinkan untuk memperkenalkan dirinya dan yang kedua dia mulai mengatakan apa yang tidak ingin didengar oleh PBB, umpannya dibungkam!.”

“Tidak diragukan lagi UNPFII akan mengeklaim itu adalah gremlin yang beruntung, tetapi umpan video John sudah aktif dan berfungsi dan hanya terdiam ketika dia meminta perhatian kepada tanggung jawab PBB sendiri atas penindasan yang sedang berlangsung, kematian, dan penjarahan di Papua Barat untuk 59 tahun terakhir ini!,” lanjut dia yang dilansir dari laman The Daily Blog, pada hari Senin (26/4/2021).

Setelah berpidato John Anari dibungkam lagi, sekelompok kecil pengunjuk rasa Papua menggelar demonstrasi dengan membawa atribut bendera Bintang Kejora di luar markas PBB di kota New York Amerika Serikat.

LAINNYA:

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest News

Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak

JAKARTAVIEW.ID, - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mencatat kenaikan jumlah penumpang pada 2 stasiun yang terintegrasi dengan...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -