PNS Ingin Cerai? Mending Pikir-pikir Dulu! Syaratnya Banyak

Must Read

JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara memang sudah sepatutnya dituntut untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Segala tindak-tanduknya, bahkan telah diatur di dalam peraturan dan undang-undang, sampai aturan tentang perceraian PNS pun telah diatur.

Sebagai tauladan bagi masyarakat Indonesia, apa saja yang memperbolehkan PNS untuk bercerai?

Berikut ini alasan PNS dibolehkan bercerai sebagaimana diatur dalam perundang-perundangan yang ada.

Dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ada 6 alasan PNS boleh bercerai.

Baca Juga:

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang di anggap sah, yaitu:


1. Salah satu pihak berbuat zinah.
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena hal lain di luar kemampuannya.
4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan bahwa gugatan perceraian yang dilakukan oleh para suami berstatus PNS banyak terjadi, namun Paryono belum bisa merinci bagaimana data perceraian PNS setiap tahunnya.

Lebih lanjut, ungkap Paryono meskipun aturan mengenai izin perceraian bagi PNS tersebut telah ada sejak dari tahun 1990, tetapi aturan ini masih berlaku sampai sekarang ini.

“Aturan ini belum dicabut dan masih berlaku. Belum ada aturan terbaru mengenai hal tersebut,” ujar Paryono kepada Jakartaview.id, pada hari Selasa (23/3).

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest News

Dishub DKI Buka Peluang Operator Baru Layanan Sepeda Sewa

JAKARTAVIEW.ID, - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengevaluasi penyelenggaraan sepeda sewa atau bike sharing yang diuji coba sejak 2020....
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -