JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Tahun ini pemerintah DKI Jakarta tidak menganggarkan dana pembebasan lahan Depo MRT Fase 2B di Ancol Barat, Jakarta Utara.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, bahwa total biaya yang diperlukan untuk melakukan membebaskan lahan seluas 19,6 hektare itu mencapai Rp 1,5 triliun.
“Untuk anggaran tidak muncul di 2021,” kata dia di Gedung DPRD DKI, seperti dikutip dari Tempo, Jakarta Pusat, Rabu, 7 April 2021.
BACA JUGA:
- Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak
- Tol Ruas Pondok Aren – Serpong Kilometer 10 Resmi Beroperasi
- Mulai Tanggal 1 Oktober, Tarif Promo LRT Jabodebek Jarak Maksimal Rp 20.000
- Gara-Gara Tidak Pakai Ciput Belasan Rambut Siswi SMP di Lamongan Dicukur Pitak Guru
- Mengintip JPM Dukuh Atas yang Menghubungkan LRT Jabodebek dan KRL ada Tempat Kuliner nya Juga
Pembebasan lahan untuk Depo MRT Fase 2B menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggaran belum dimasukkan dalam APBD 2021 lantaran dinas harus menggelar rapat persiapan terlebih dulu dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya.
Tak cuma itu saja, perlu ada pembentukan panitia yang akan focus untuk melaksanakan pembebasan lahan. Pemerintah DKI, dia melanjutkan, pertama-tama harus memastikan aspek legalitas lahan tersebut.
Setelah aspek legalitas beres, dinas bakal memenuhi syarat administrasi dan teknis, lalu menghitung nilai keekonomian pembebasan lahan itu.
“Perkiraan ada anggaran yang harus dipenuhi, tetapi itu sejalan dengan proses pembebasan lahan yang nantinya akan dilaksanakan Dinas Perhubungan sampai 2023,” kata dia.
Saat ini Hak Guna Bangunan (HGB) calon lahan Depo MRT Fase 2B itu dimiliki oleh PT Asahimas Flat Glass. Sementara Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA). Syafrin mengklaim, pembebasan lahan seharusnya lebih mudah mengingat HPL milik Ancol.
Walau belum dianggarkan, Syafrin memaparkan, pihaknya harus mengumumkan rencana pembebasan lahan Depo MRT Fase 2B. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021. Kebijakan ini mengatur soal penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan MRT Fase 2B rute Kota-Ancol Barat.
Proyek MRT Jakarta Fase 2 terdiri dari Fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan Fase 2B yang melanjutkan lintasan dari Stasiun Bundaran HI hingga ke depo di Ancol Barat, Jakarta Utara. Total akan ada delapan stasiun bawah tanah dengan panjang 7,8 kilometer. Sekarang ini, PT MRT Jakarta tengah membangun konstruksi Fase 2A.
LAINNYA:
- Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak
- Tol Ruas Pondok Aren – Serpong Kilometer 10 Resmi Beroperasi
- Mulai Tanggal 1 Oktober, Tarif Promo LRT Jabodebek Jarak Maksimal Rp 20.000
- Gara-Gara Tidak Pakai Ciput Belasan Rambut Siswi SMP di Lamongan Dicukur Pitak Guru
- Mengintip JPM Dukuh Atas yang Menghubungkan LRT Jabodebek dan KRL ada Tempat Kuliner nya Juga
