Kubu Demokrat Versi KLB Moeldoko Dorong AHY Maju Pilgub DKI, Andi Nurpati: Tidak Usah Atur-Atur Demokrat

JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat , Andi Nurpati mengingatkan agar kubu Moeldoko tidak mengatur-atur partainya.

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Nurpati untuk menanggapi usulan dari juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang.

Kubu Moeldoko berasalan bahwa, usulan pencalonan dari AHY untuk menjadi Cagub DKI tersebut adalah untuk menguji elektabilitasnya melawan petahana Anies Baswedan. “Sudahlah, mereka (pendukung Moeldoko) enggak usah atur-atur Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati seperti dikutip dari SINDOnews, pada hari Senin (5/4/2021).

BACA JUGA:

Seperti kita diketahui bahwa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada hari Rabu (31/3/2021) telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dari Partai Demokrat versi KLB.

Andi menjelaskan bahwa sebelum dan pasca keputusan dari Yasonna Laoly tersebut, tidak ada dualisme di DPP Partai Demokrat. “Pihak Moeldoko aja yang super ambisi mau berkuasa dengan mau mengambil paksa Ketum dan Partai Demokrat, omong kosong kalau dibilang tidak ada ambisi kekuasaan, nonsen itu,” katanya.

Faktanya, kata Andi Nurpati, KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum itu abal-abal. “Tidak ada juga kewenangan mereka mau atur-atur AHY mau maju Pilgub DKI. Faktanya, sejak Partai Demokrat dipimpin AHY hasil survei Partai Demokrat makin meningkat,” katanya seperti dikutip dari Kompas.

Dia mengungkapkan bahwa sebagian dari pendukung Moeldoko itu juga sudah dipecat dari Partai Demokrat. “Ada yang sudah ke partai lain, sekarang mengatasnamakan DPP Partai Demokrat, kan nanti diketawain orang,” imbuhnya.

Andi Nurpati pun menjelaskan bahwa Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. “Tiba-tiba mau jadi Ketum. Salah satu syarat Ketum Partai Demokrat adalah anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan KTA. Dalam data Menkumham, bukannya Moeldoko masih pengurus DPP Hanura?,” katanya.

Andi Nurpati menambahkan, tidak pernah terdengar apalagi terpublikasi tentang Moeldoko mundur dari Partai Hanura. “Apapun alasan dan argumentasi dari mereka, terpatahkan oleh fakta dan hasil survei,” katanya.

LAINNYA: