Korban PHK Masih Bisa Dapat Gaji Selama 6 Bulan, Begini Syaratnya

Must Read

JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa pemerintah sedang menggodok kebijakan mengenai bantuan langsung tunai selama 6 bulan bagi para pekerja yang menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bantuan tunai tersebut merupakan salah satu manfaat yang bisa diterima oleh para korban PHK dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BACA JUGA:



Melalui program jaminan tersebut, para korban PHK nantinya bisa mendapatkan gaji 45% dari upahnya selama 3 bulan pertama setelah menjadi peserta JKP. Kemudian, di 3 bulan berikutnya mereka akan menerima sebesar 25% dari upahnya.

“Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan,” ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta seperti dikutip dari Sindo, pada hari Rabu (7/4/2021).

Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah para peserta belum berusia 54 tahun. Selain itu, di perusahaan sebelumnya, harus berkapasitas sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Di luar itu, tentu tidak memenuhi syarat kepesertaan.

“Belum berusia 54 tahun. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya itu PKWT maupun PKWTT,” tambah Ida.

Syarat selanjutnya adalah yang bukan merupakan pekerja mengalami PHK bukan karena mengundurkan diri. “Pekerja yang mengalami PHK ini sesuai dengan UU Cipta kerja pasal 154A UU No.11 tahun 2020, dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia,” ucapnya.

Syarat lainnya adalah, korban PHK tadi memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Korban PHK juga harus memiliki masa iuran pada jaminan sosial yang disyaratkan sebelumnya paling sedikit 12 bulan dan telah membayar setidaknya 6 bulan berturut-turut sebelum di-PHK.

“Pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK,” pungkas Ida.

LAINNYA:

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest News

Dishub DKI Buka Peluang Operator Baru Layanan Sepeda Sewa

JAKARTAVIEW.ID, - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengevaluasi penyelenggaraan sepeda sewa atau bike sharing yang diuji coba sejak 2020....
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -