Harta Karun di Bawah Laut RI Bernilai Rp 177 T. Simak Penjelasannya

JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Indonesia yang merupakan negara maritim, menyimpan misteri keberadaan harta karun di dasar lautannya. Potensi kekayaan harta karun di bawah laut Indonesia nilainya mencapai USD 12,7 miliar atau sekitar Rp 177 triliun (kurs Rp 14.000).

Demikian berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI).

Besarnya potensi nilai harta karun tersebut menjadi alasan asosiasi menolak pemberian izin investasi asing yang bisa mengeruk harga karun bawah laut Indonesia.

Baca Juga:

Regulasi pemberian izin bagi investor asing terdapat pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken oleh Presiden Jokowi 2 Februari 2021.

Berdasarkan catatan dari APPP BMKTI, bahwa terdapat 464 titik harta karun bawah laut Indonesia, berdasarkan dokumen-dukumen seperti di lansir dari Kumparan.

Lokasi dari harta karun bawah laut itu berada di Selat Bangka (7 lokasi), Belitung (9 lokasi), Selat Gaspar, Sumatera Selatan (5 lokasi), Selat Karimata (3 lokasi), dan Perairan Riau (17 lokasi).

Selanjutnya, Selat Malaka (37 lokasi), Kepulauan Seribu (18 lokasi), perairan Jawa Tengah (9 lokasi), Karimun Jawa (14 lokasi), dan Selat Madura (5 lokasi).

Potensi harta karun juga diperkirakan berada di NTB dan NTT (8 lokasi), Pelabuhan Ratu (134 lokasi), Selat Makassar (8 lokasi), perairan Cilacap (51 lokasi), perairan Arafuru (57 lokasi), dan perairan Ambon (13 lokasi).

Sisanya, berada di perairan Halmahera (16 lokasi), perairan Morotai (7 lokasi), Teluk Tomini, Sulawesi Utara (3 lokasi), Papua (32 lokasi), dan Kepulauan Enggano (11 lokasi).

Saat ini, terdapat tujuh perusahaan lokal yang beroperasi. Ia menyebut perusahaan lokal siap untuk diberdayakan dibandingkan mengizinkan investor asing mengeruk kekayaan laut Indonesia.

“Saya asosiasi enggak setuju asing dikasih langsung, karena kalau dia bermain langsung kita kalah teknologi,” kata Sekretaris Jenderal APPP BMKTI, Harry Satrio, kepada kumparan, Sabtu (6/3).

Lainnya: