JAKARTAVIEW.ID, PAPUA – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebelum melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih sebagai organisasi terorisme.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, kata Lukas, menilai pelabelan KKB sebagai organisasi terorisme, berbahaya bagi warga sipil maupun masyarakat umum yang tinggal di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua, berpendapat bahwa Pemerintah Pusat, sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” begitu kata Lukas, dalam keterangan resminya, Kamis (29/4).
Lukas menyampaikan tujuh sikap untuk menanggapi keputusan Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang memasukkan KKB ke dalam daftar kelompok terorisme di dalam negeri, pada hari Kamis (29/4).
Pemprov Papua, Lukas mengatakan, bahwa telah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), supaya dapat mengkaji kembali pelabelan terorisme terhadap kelompok bersenjata Papua merdeka tersebut. “Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat, dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris,” kata Lukas. Pelabelan teroris tersebut, berbahaya, dan diyakini bakal berdampak negatif bagi warga asli Papua yang berada di perantauan.
BACA JUGA:
- Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak
- Tol Ruas Pondok Aren – Serpong Kilometer 10 Resmi Beroperasi
- Mulai Tanggal 1 Oktober, Tarif Promo LRT Jabodebek Jarak Maksimal Rp 20.000
- Gara-Gara Tidak Pakai Ciput Belasan Rambut Siswi SMP di Lamongan Dicukur Pitak Guru
- Mengintip JPM Dukuh Atas yang Menghubungkan LRT Jabodebek dan KRL ada Tempat Kuliner nya Juga
Sebab menurut dia, pelabelan terorisme tersebut, bakal memunculkan stigmatisasi warga asli Papua di perantauan. Pun dikhawatirkan bakal berdampak minus bagi kondisi sosial, serta psikologis warga umum yang berada di Papua.
“Kami (Pemprov Papua) berpendapat bahwa pengkajian kembali tersebut, harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Lukas.
Pemprov Papua, kata Lukas, juga mendorong agar Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri, terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB sebagai organisasi, sebelum mencapnya sebagai kelompok terorisme. Pemetaan itu tersebut, dikatakan Lukas, untuk mengetahui sebaran wilayah, dan jumlah orang, maupun ciri-ciri yang menggambarkan KKB, maupun afiliasinya.
Sebab Pemprov Papua, Lukas menegaskan, tak ingin pelabelan terorisme tersebut berujung pada aksi-aksi serampangan petugas keamanan, dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga di Papua. “Hal ini (pemetaan KKB) sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak, dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” kata Lukas.
Menurut Pengamat
Pelabelan teroris kepada KKB Papua diyakini akan mengubah pola penanganan konflik yang terjadi di daerah tersebut. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, menyebut hal yang pastinya berubah adalah berkurang hingga nihilnya upaya diplomasi kepada para mantan KKB. Label teroris yang kini mereka emban membuat pemerintah Indonesia akan menutup pintu untuk dialog.
“Kalau disebut teroris maka tidak ada ruang negosiasi karena Indonesia menganut tidak kompromi dengan teroris termasuk dengan JAD, ISIS siapapun yang terkait maka ditindak hukum,” kata Ridwan seperti dikutip dari lama berita Republika.
Ridwan menyampaikan dengan label teroris maka ujung tombak penanganannya kedepan adalah di Densus 88 Polri. Unsur TNI bisa turut serta hanya sebagai perbantuan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan regulasi penanganan teror oleh TNI dapat segera disahkan oleh Presiden. Dengan demikian, ia optimis penanganan terorisme dapat lebih maksimal dilakukan.
“TNI masuk dalam konteks perbantuan dengan cara surat permintaan Kapolri ke Panglima TNI karena Perpres TNI tangani terorisme belum ditandatangani, padahal mestinya ditandatangani Presiden kalau mau cepat,” ujar Ridwan.
Pelabelan KKB Papua sebagai kelompok terorisme adalah reaksi keras Pemerintah Indonesia merespons eskalasi bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah di Bumi Cenderawasih. Dalam sebulan terakhir, KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan ragam pembunuhan, yang menyasar sipil, maupun anggota TNI, dan Polri.
LAINNYA:
- Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak
- Tol Ruas Pondok Aren – Serpong Kilometer 10 Resmi Beroperasi
- Mulai Tanggal 1 Oktober, Tarif Promo LRT Jabodebek Jarak Maksimal Rp 20.000
- Gara-Gara Tidak Pakai Ciput Belasan Rambut Siswi SMP di Lamongan Dicukur Pitak Guru
- Mengintip JPM Dukuh Atas yang Menghubungkan LRT Jabodebek dan KRL ada Tempat Kuliner nya Juga
