Data Pribadi Penguna Bocor, TikTok Bayar Rp 1,3 Triliun

JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Induk perusahaan dari TikTok, ByteDance akhirnya menyetujui untuk melakukan pembayar denda atas gugatan class action terkait dengan pelanggaran data pribadi penggunanya sebesar 92 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,3 triliun (kurs Rp 14.000). Gugatan tersebut diajukan oleh sejumlah pengguna TikTok di Inggris.

Dikutip dari Kompas.com, Hal tersebut diketahui dari dokumen yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Illionis, pada hari Kamis (25/2).

Baca Juga:

Gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok biasanya diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok tertentu, di mana dalam hal ini adalah pengguna TikTok di Inggris.

ByteDance menyutujui pembayaran ini setelah gugatan bergulir selama lebih dari setahun.

Meskipun setuju untuk membayar, pihak ByteDance tetap menolak mengakui gugatan yang ditujuan kepada mereka. ByteDance beralasan, mereka hanya tidak mau memperpanjang lagi urusan gugatan ini.

“Walaupun kami tidak setuju dengan tuntutan tersebut, namun daripada proses pengadilan yang panjang, kami ingin fokus pada upaya untuk membangun pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi komunitas TikTok,” ungkap dari perwakilan TikTok.

Penyelesaian ini akan menggabungkan 21 gugatan class action yang ditujukan kepada TikTok berkaitan dengan pelanggaran privasi.

Dalam gugatan tersebut, disebutkan bahwa TikTok menyusup ke perangkat pengguna dan mengekstrasi aneka data pribadi, termasuk data biometrik. Selain itu Tiktok dianggap melakukan pelacakan dan profiling penggunanya melalui konten yang ada.

Tujuannya tak lain adalah untuk menargetkan iklan serta meraup keuntungan TikTok.

Penyelesaian gugatan itu akhirnya tercapai setelah melibatkan pandangan dari ahli serta adanya upaya mediasi yang cukup lama. Meskipun demikian, penyelesaian ini harus menunggu persetujuan dari pihak pengadilan.

Selain sepakat untuk membayar denda, TikTok juga setuju untuk menghindari beberapa perilaku yang berpeluang melanggar privasi dari pengguna, kecuali disebutkan dalam kebijakan privasinya secara spesifik.

Perilaku yang dimaksud adalah menyimpan informasi biometrik, data GPS atau data clipboard, dan mengirim serta menyimpan data pengguna di luar negeri.

Dirangkum dari Reuters, pada hari Sabtu (27/2), di sisi lain, Komisi Perdagangan Federal di Washington dan pengadilan di AS sedang menyiapkan tuntutan terhadap TikTok yang disebut gagal dalam memenuhi perjanjian tahun 2019 yang bertujuan melindungi privasi anak.

Lainnya: