JAKARTAVIEW.ID, JAKARTA – Elite Partai Demokrat menduga ada kepentingan politik yang membawa Gibran Rakabuming ke Jakarta dibalik penundaan Pilkada ke 2024. Kalangan parpol melihat bahwa, kalau putra pertama dari Presiden Jokowi itu benar-benar maju untuk melawan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pilkada DKI 2024 bakal seru nantinya.
“Akan ketat ya kalau kemudian Gibran ke Jakarta. Bagaimanapun juga, Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata dengan kekuatan politik yang dia miliki pada saat ini,” kata pakar politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (11/2/).
Hendri menghitung Anies Baswedan akan selesai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dua tahun sebelum Pilkada pada tahun 2024 digelar. Periode dua tahun tanpa posisi akan cukup menantang untuk Anies Baswedan, sementara Gibran yang baru saja memenangkan Pilkada Solo bisa saja terus mengumpulkan kekuatan dan pengalamannya.
“Jadi kalau tahun 2024 sama-sama bertarung di Jakarta dengan catatan Anies tidak maju pilpres ya akan ketat. Anies kan dua tahun digantikan penjabat dan bertarung kembali 2024,” ungkapnya.
Baca Juga: Menko Polhukam : Aset Tersangka Korupsi ASABRI, Ada di Solo Hingga Singapura
Apakah Anda setuju dengan analisis tersebut?
Adapun isu Gibran Rakabuming akan maju Pilkada DKI Jakarta 2024 telah diembuskan oleh Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Irwan menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming untuk maju ke DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik penolakan revisi UU Pemilu.
“Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta untuk tahun 2022.
Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal,” ungkapnya.
PDIP menegaskan sejak awal konsisten menginginkan Pilkada Serentak 2024. PDIP juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang fokus menangani pandemic virus Covid-19.
PDIP berharap tidak ada pihak yang berpikir pragmatis terhadap pembatalan revisi UU Pemilu itu. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bawah keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya demi meraih kekuasaan semata.
“Makanya, saya berharap agar menghentikan pola pikir pragmatis untuk kepentingan jangka pendek yang hanya demi meraih kekuasaan semata, tetapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan kesehatan dan ekonomi rakyat yang terkena dampak pandemi,” ungkap Djarot kepada wartawan, Kamis (11/2).
- Stasiun KRL Terintegrasi Dengan LRT Jabodebek, Jumlah Penumpang Ikut Melonjak
- Tol Ruas Pondok Aren – Serpong Kilometer 10 Resmi Beroperasi
- Mulai Tanggal 1 Oktober, Tarif Promo LRT Jabodebek Jarak Maksimal Rp 20.000
- Gara-Gara Tidak Pakai Ciput Belasan Rambut Siswi SMP di Lamongan Dicukur Pitak Guru
- Mengintip JPM Dukuh Atas yang Menghubungkan LRT Jabodebek dan KRL ada Tempat Kuliner nya Juga
